CAGAK - Lembaran Budaya Padang Ekspres - Defisit_Moral_Penegak_Hukum
Kampus

Defisit Moral Penegak Hukum

Penulis : Antoni Putra - Mahasiswa Universitas Andalas   

Salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah moral penegak hukum. Keadilan seolah hilang ditengah peradaban yang semakin pesat, sementara ketidakadilan mengusai setiap sendi kehidupan. Penegakan hukum seolah menjadi ladang perburuan bagi para penegak hukum: Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Advokat.

Uang berkuasa, sementara keadilan selalu condong kepada ketidakadilan. Drama-drama menarik selalu tersaji dimana-mana, penegak hukum dengan bangga melakukan kecurangan.

Peradilan yang dilaksanakan adalah untuk ketidakadilan. Terlalu banyak mafia yang memanfaatkan penegakan hukum untuk memperkaya diri sendiri. Mulai dari tingkat terendah, yaitu kepolisian hingga kejantung penegak hukum, yaitu Hakim. Lantas bagaimana keadilan dapat terwujud bila penegak hukum selalu melanggar hukum?

Peradilan untuk ketidakadilan

Tujuan dari peradilan adalah untuk mencari keadilan. Namun di Indonesia saat ini, peradilan seolah menjadi tempat utama ketidakadilan terjadi.

Kecenderungan penegak hukum melakukan pelanggaran hukum seperti suap telah mengoyak-ngoyak prinsip keadilan yang tertata rapi dalam hati masyarakat. Bahkan dapat dikatakan, bahwa empat sendi penegak hukum tidak ada satu pun yang dapat dipercaya. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, advokat, dan hakim. Mereka silih berganti melakukan pelanggaran.

Pertama, kepolisian. Bila kita bertanya kepada masyarakat perihal siapa orang paling bejat di muka bumi, maka mereka akan menjawab kepolisian. Persepsi masyarakat yang demikian bukanlah tanpa alasan. Sebagai aparat penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tentu banyak kontroversi yang mereka hadapi. Dan yang paling membuat masyarakat tidak percaya kepada kepolisian adalah kebiasaan meminta dan menerima sogokan dari pelanggar hukum.

Kedua, kejaksaan. Bila kita berbicara kejaksaan, tentu yang terngiang dalam pikiran adalah aparat penegak hukum yang berfungsi melakukan tuntutan pidana, itu bagi masyarakat awam.

Namun bagi mereka pelanggar hukum, yang terngiang dalam pikiran mereka adalah berapa uang yang harus mereka keluarkan untuk menyogok jaksa agar tuntutan pidananya dikurangi. Dan tidak jarang pula, Jaksa terjebak rayuan untuk menerima sogokan dari pelaku kejahatan. Hal ini pulalah yang akan menyebabkan ketidakadilan semakin terlihat

Ketiga, advokat. Statusnya sebagai penasehat hukum seringkali melalaikan ketentuan yang berlaku. Akibat rayuannya pulalah banyak tersangka atau terdakwa melakukan praktik suap agar menang di pengadilan.

Keempat, hakim. Sebagaimana hakikatnya, hakim adalah orang yang dianggap paling tahu hukum. Mereka senantiasa dijuluki “wakil Tuhan” di muka bumi. Namun apa jadinya bila hakim-hakim ini kemudian menerima suap dari pelaku kejahatan yang kasusnya tengah mereka tangani. Jika telah demikian, maka tidak ada lagi keadilan.

Karena hakim yang merupakan jantung dari penegakan hukum telah ternodai dengan coretan hitam dari pelaku kejahatan. Hal tersebut yang banyak terjadi di Indonesia. Hakim-hakim yang ada senantiasa memanfaatkan jabatan yang mereka miliki untuk mendapat keuntungan sendiri, dengan mempertaruhkan harga diri bangsa.

Kasus suap dan korupsi telah menjelma bagai virus yang menyerang jantung peradilan yaitu Mahkamah Agung (MA), dan telah menyebar ke seluruh jajaran sistem peradilan. Terlibatnya Sekretaris MA dan sejumlah Ketua Pengadilan dalam kasus korupsi menjadi bukti tesis tersebut.

Kasus korupsi yang terjadi di MA dan Pengadilan Negeri atau Tinggi jelas tidak hanya dilakukan para hakim dan unsur lain di lembaga itu semata. Namun sudah pasti terjadi karena bujukan ataupun melibatkan unsur penegak hukum lainnya. Baik Jaksa, Pengacara maupun Kepolisian.

Dalam pedoman kode etik, menerima suap dari pihak beperkara merupakan larangan keras bagi seluruh aparat peradilan. Sebab, dengan menerima suap berarti telah menggadaikan harga diri, kesucian hukum dan keadilan. Praktik suap menjadi pantangan karena melemahkan legitimasi hukum. Putusan-putusan hakim tidak akan dihormati dan hukum tak lebih sekadar gelanggang untuk tawar-menawar kepentingan.

Sedangkan putusan hakim mengandung prinsip “Res Judicata Pro Veritate Habetur” atau  harus dianggap benar. Putusan hakim yang bersifat mutlak dan kewenangan  begitu besar tersebut tak dimungkiri sering disalahgunakan.

Jual beli perkara menjadi persoalan besar  dan menghambat reformasi lembaga peradilan. Bukannya berhasil ditumpas, judicial corruption justru menjadi segumpal kenyataan yang terus memengaruhi cara pandang publik terhadap lembaga peradilan. Dan praktik suap telah mengubah fungsi peradilan sebagai instrumen penegakan keadilan, tapi sekaligus sumber kejahatan peradilan.

Revolusi Mental

Apa yang salah dari penegakan hukum di bangsa ini? Sehingga aparat penegak hukum dengan mudahnya korupsi dan menerima suap. Hal ini tidak lain dikarenakan ada penyakit serius yang terdapat dalam mental aparat penegak hukum. Penyakit itulah yang kemudian membuat mereka selama ini bekerja jauh dari harapan. Bahkan sebagian besar senantiasa mengabaikan kebenaran yang seharusnyua dibela.

Penyakit mental yang diderita ini kemudian senantiasa mendorong untuk berbuat kebatilan. Mereka melupakan, melalaikan dan meninggalkan kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Bahkan pula, tidak malu memanfaatkan jabatan yang dimiliki untuk menjadikan hukum tak lebih sekadar gelanggang untuk tawar-menawar kepentingan.

Kita tidak dapat menerima bila hukum di bangsa ini selalu saja digerogoti oleh para mafia. Oleh sebab itu pula, dalam upaya menciptakan penegakan hukum yang baik harus ada terobosan besar dalam upaya memperbaiki dan mengobati mental penegak hukum ini.

Revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dalam nawacitanya wajib kita sukseskan bersama, demi terciptanya negara hukum sebagaimana yang diamanatkan konstitusi 1945. Karena hukum harus berkeadilan, dan peradilah harus untuk mencari keadilan. (*)

Puisi

di panggung

Penulis : Dadang Ari Murtono

itu hanya panggung
dan tak ada yang benar-benar terjadi di sana,”
seseorang, mu

Hiburan

Film Pokemon: Berkonsep Live Action

Penulis : JPNN

Pihak Legendary Pictures akhirnya resmi mendapatkan hak cipta membuat film Pokemon. Langkah terse

Konsultasi

Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Perdata

Penulis : Miko Kamal, SH, LL.M, PhD

Pengasuh Rubrik Konsultasi Hukum yang saya hormati, saya saat ini sedang ada perkara perdata

Cagak Utama

Bersastra dengan Jenaka

Penulis : Udji Kayang Aditya Supriyanto

Humor mengandaikan ranah dan situasi. Kita boleh sepakat bahwa Dono, personil Warkop DKI yang pal

Paco - Paco

Hukuman dan Ancaman kepada si Minang Kritis (1932)

Penulis : Suryadi Leiden, Belanda

Djalaloedin itoe pemoeda Indonesia di Padang jang merobek bendera belanda, dihoekoem 1 ta

Hiburan

Mulan Jameela: Di-bully Pakai Tas Mahal

Penulis : JPNN

Memakai barang dengan merek ternama dan harga puluhan hingga ratusan bahkan miliaran merupakan ha

Cagak Utama

Fasilitas dan Cetak Biru bagi Kesenian dan Kebudayaan di Sumatera Barat

Penulis : Sudarmoko

Dalam sebuah kesempatan, ide munculnya Ruang Kebuday