CAGAK - Lembaran Budaya Padang Ekspres - Malayu_Kuna_di_Ranah_Minang
Laga-Laga

Malayu Kuna di Ranah Minang

Penulis :    

Malayu Kuna di Ranah Minang

Di antara sungai-sungai besar yang mengalir di Sumatera, Batanghari merupakan sungai yang mempunyai perjalanan sejarah yang cukup panjang. Sungai ini merupakan sungai terpanjang yang masuk sampai ke daerah pedalaman Sumatera Barat. Wilayah Kerajaan Mâlayu Kuna secara geografis terletak di sekitar daerah aliran Sungai Batang­hari yang meliputi Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat; di sekitar Kabupaten Tanah Datar (Pagarruyung); dan di sekitar daerah aliran sungai Rokan, Kampar, dan Indragiri di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Di beberapa tempat, di tepian sungai Batanghari banyak ditemukan situs arkeologi, mulai dari daerah hilir (di wilayah Provinsi Jambi) hingga daerah hulu (di wilayah Provinsi Sumatera Barat), antara lain Muara Sabak, Koto Kandis, Situs di daerah pertemuan Sungai Batanghari dan Sungai Kumpeh (Ujung Plancu, Suakkandis, dan Sematang Pundung), Muara Jambi, dan Solok Sipin (Jambi) di wilayah Provinsi Jambi; dan Situs Padanglawas, Rambahan, Pulau Sawah, Bukik Awang Maombiak, dan Padangroco di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pertanggalan situs tersebut menunjukkan kepada kita bahwa di daerah Batang­hari pada Masa Klasik Indonesia telah terdjadi pergeseran permukiman. Permukiman yang tua berlokasi di daerah hilir Batanghari, sedangkan permukiman yang muda berlokasi di daerah hulu Batanghari di wilayah Sumatera Barat. Dalam sejarah Batang­hari, di wilayah ini pernah ada dua kerajaan besar yang berpengaruh di belahan barat Nusantara. Kedua kerajaan itu adalah Mâlayu dan Úrîwijaya yang tumbuh dan berkem­bang pada waktu yang bersamaan. Dari Berita Cina yang ditulis oleh I-tsing disebutkan bahwa suatu saat (sekitar tahun 670-an) Mâlayu  pernah menjadi bagian dari Úrîwijaya. Setelah Úrîwijaya melemah, Mâlayu kemudian merdeka kembali.

Lokasi geo­grafis Mâlayu  ada di daerah Batanghari. Beberapa pakar berpendapat bahwa pusat Mâlayu Kuna pada Fase Awal berlokasi di sekitar Kota Jambi sekarang. Pendapat ini didasarkan atas asumsi bahwa pusat kerajaan adalah juga merupakan pelabuhan Mâlayu. Pelabuhan Mâlayu yang lokasinya di tepi Batanghari sangat baik untuk pelabuhan sungai.

Kakawin Nâgarakºtâgama menyebutkan Mâlayu lebih dahulu dan menyebutkan sebagai sebuah negara terpenting dari seluruh negara bawahan Majapahit. Wilayah kekuasaan kera­jaan ini meliputi seluruh daratan Sumatera, dari ujung baratlaut hingga ujung tenggara. Beberapa daerah yang merupakan“bawahan” Mâlayu seperti misalnya Jâmbi, Dharmaúraya, Kaòdis, dan Manañkabwa berlokasi di daerah Sungai Batanghari. Karena disebutkan yang pertama, agaknya Jambi merupakan tempat yang penting. Pada waktu itu mungkin meru­pakan sebuah bandar penting dan bekas ibukota kerajaan. Pada masa Majapahit, ibukota Kerajaan Mâlayu sudah berlokasi di Dharmaœraya  yang lokasinya di hulu Batanghari.

Berita tertulis yang penting mengenai keberadaan lokasi pusat Mâlayu di hulu Batanghari kita peroleh dari dua buah prasasti, yaitu Prasasti Dharmaúraya yang ber­angka tahun 1286 Masehi dan Prasasti Amoghapâúa yang berangka tahun 1347 Masehi. Selain itu ada prasasti-prasasti lain yang ditemukan di daerah pedalaman Sumatera Barat (Pagar­ruyung dan Batusangkar).

Isi prasasti Prasasti Dharmaœraya jelas memberikan informasi kepada kita bahwa penguasa Mâlayu pada waktu itu adalah Úrîmat Tribhûwanarâja Mauliwarmmadewa, dan berke­dudukan di Dharmaœraya. Lokasi Dharmaœraya  ini sekarang masuk ke wilayah administrasi Nagari Siguntur, Kec. Sitiung, Kab. Dharmasraya., tempat di mana prasasti ini ditemukan pada sekitar tahun 1880-an. Di sekitar daerah ini ditemukan juga beberapa kelompok bangunan candi yang terdapat di beberapa lokasi, yaitu Padanglawas, Padangroco, Pulau Sawah, Siguntur, Bukik Awang Maombiak, dan Rambahan.

Ekspedisi Pamâlayu oleh beberapa sarjana ditafsirkan sebagai pendudukan atau penguasaan atas Mâlayu. Namun berdasarkan isi Prasasti Dharmaúraya tidak ada petunjuk pendu­dukan Siñhasâri atas Mâlayu, seperti tercantum dalam kalimat “Seluruh rakyat Mâlayu dari keempat kasta bersukacita, terutama rajanya Úrîmat Tribhûwa­na­râja Mauliwarmmadewa.” Arca Amoghapâúa yang dikirimkan oleh Kºtanagara ditemukan kembali di Rambahan yang letaknya sekitar 4 km. ke arah hulu dari Padangroco. Meskipun ditemukan terpisah, namun berdasarkan isi Prasasti Dharmaúraya yang dipahatkan pada bagian lapik arca, arca Amoghapâúa yang ditemukan di Rambahan ternyata merupakan pasangannya.

Arca Amoghapâúa yang ditemukan di Rambahan pada sekitar tahun 1800-an memberikan pentunjuk kepada bahwa pada tahun 1347 yang berkuasa di daerah Mâlayu adalah Úrî Mahârâjâ Âdityawarmman, upacara yang bercorak tantrik, pembuatan se­buah arca Buddha, dan pemujaan kepada Jina. Informasi yang terdiri dari 27 baris itu dipahatkan di bagian belakang arca Amoghapâúa yang dikirim oleh Kºtanagara. Berdasarkan isi prasasti ini para sarjana ber­anggapan bahwa pada tahun 1347 merupakan tahun awal pemerin­tahan Âditya­warm­man di Mâlayu.  

Prasasti lain yang jelas-jelas menyebutkan perpindahan pusat pemerintahan adalah Prasasti Pagaruyung. Berdasarkan informasi dari prasasti ini, de Casparis menduga bahwa yang me­min­dahkan pusat kekuasaan ke daerah Batusangkar adalah Akarendra­warman, raja Mâlayu pen­dahulu Âdityawarmman. Pada sekitar tahun 1340-an, di daerah Batu­sangkar dan Pagarruyung memerintah seorang raja yang bernama Âdityawarmman. Pada prasasti-prasasti yang ditemukan di daerah terse­but, misalnya Prasasti Kuburajo I dikatakan bahwa Âdityawarmman memerintah di kaòakamedi­nîndra (=raja pulau emas). Pada tahun 1347, berdasarkan isi Prasasti Amoghapâúa Âdityawarmman mengangkat dirinya menjadi seorang mahârâjâdhirâja dengan gelar Úrî Udayâdityawarmman atau Âdityawar­modaya Pratâpaparâkramarâjen­dra Mauliwarmadewa.

Berdasarkan data prasasti dan pertanggalan situs di daerah Batanghari, Keraja­an Mâlayu sekurang-kurangnya telah mengalami tiga kali pemindahan pusat pemerintahan. Pusat­nya yang pertama berlokasi di sekitar kota Jambi sekarang, pusat yang kedua di daerah Padangroco, dan pusat yang ketiga di daerah Pagarruyung. Para sarjana menduga bahwa pemindahan pusat pemerintahan ini disebabkan karena ancaman dari musuh, terutama musuh yang datang dari Jawa melalui Sungai Batanghari. De Casparis menduga bahwa Mâlayu pada masa akhir mendapat ancaman dari kerajaan yang bercorak Islam di Samudra Pasai yang juga datang melalui Batanghari (1992). Pendapat lain menyatakan bahwa alasan pemindahan pusat pemerin­tahan itu adalah untuk penguasaan sumber emas yang banyak terdapat di daerah pedalaman. Di samping itu, secara geografis daerah pedalaman di Batusangkar dan Pagarruyung dekat dengan jalan air yang lain, yaitu Sungai Kampar Kiri dan Sungai Indragiri. Jika dibandingkan dengan Sungai Batanghari, muara kedua sungai ini lebih dekat dengan Selat Melaka. Emas dari daerah pedalaman kemudian dipasarkan keluar Mâlayu  melalui sungai-sungai ini.

Mengenai perpindahan pusat kerajaan ini, atau setidak-tidaknya perpindahan permu­kiman tampak dari pertanggalan situs, berita Cina dan berita prasasti. Situs-situs arkeologi yang ditemukan di daerah Batang­hari, mulai dari daerah hilir sampai ke daerah hulu menunjukkan suatu pertanggalan yang berbeda. Situs di daerah hilir menunjukkan pertanggalan yang tua, seperti misalnya situs Koto Kandis berasal dari sekitar abad ke-8-13 Masehi dan Muara Jambi berasal dari sekitar abad ke-8-13 Masehi. Di daerah hulu Batanghari menunjukkan pertanggalan yang lebih muda, yaitu dari sekitar abad ke-13-14 Masehi.

Perpindahan pusat kerajaan ke daerah hulu, mungkin disebabkan karena alasan keamanan. Selain itu penguasa pada waktu itu memandang perlu pengawasan terhadap sumber alam tambang emas. Daerah peda­laman, terutama di daerah Sumatera Barat (hulu Batanghari), sejak dulu merupakan sumber emas. Sumber emas inilah kemudian dikelola oleh penguasa Mâlayu dan dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan kerajaan.

Perkembangan Kerajaan Mâlayu mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Âditya­warman dengan pusatnya di daerah hulu Batanghari. Pada masa itu logam emas dimanfaatkan semaksimal mungkin, seperti dipakai sebagai bahan lempengan emas, benang emas, lembaran emas ber­tulis, kalung, dan arca. Meskipun pusat kerajaan ber­lokasi di daerah hulu Batanghari di wilayah Minangkabau, Âdityawar­man tidak pernah menyebut daerah ke­kuasaannya sebagai Kerajaan Minang­kabau seperti dikemukakan oleh Moens (1937).

Ia menamakan dirinya sebagai Kanakamedi­nîndra yang berarti ‘penguasa negeri emas’ atau Swarnna­dwîpa, Sumatera, Swarnna­bhûmi. Dengan demikian ia meng­anggap pula dirinya sebagai penguasa daerah-daerah yang dulunya menjadi daerah kekuasaan Úrîwijaya.  (*)

Cagak Utama

(Demi) Cita-Cita Sastra Dunia

Penulis : Joko Santoso

Cita-cita sastra dunia tidak akan mudah dilakukan tanpa pemahaman yang baik mengenai bahasa yang

Langkan

Duh, si Kecil Sulit Bangun Pagi

Penulis : Eka Rianto - Padang Ekspres

Kebanyakan anak-anak sulit untuk bangun pagi. Bagi anak yang belum sekolah tentu tak menjadi pers

Remaja

Pencerah Di Kelasku

Penulis : Bella Mila Santika

Ada yang bisa dikenang
dan selalu dikenang
Bagai lilin-lilin kecil benderang
in

Konsultasi

Hak Waris terhadap Warga Negara Asing

Penulis : Miko Kamal, SH, LL.M, PhD

Bapak/Ibu pengasuh Rubrik Konsultasi Hukum yang saya hormati. Saya warga negara Australia (WN

Om Jun

Penulis : Anak-anakku, Dara dan Dirga, kian hari kian lengket dengan Junaidi. Hampir tak ada hari mereka yang
Kampus

Motivasi Mahasiswa Baru

Penulis : Hijrah Adi Sukrial - Padang Ekspres

Rektor Universitas Baiturrahmah, Prof Musliar Kasim memberikan motivasi pada mahasiswa baru Unive

Remaja

Lelaki Sosmed

Penulis : Mega Okta Engglani

Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, akhirnya sampai juga waktuku bertemu dengan