CAGAK - Lembaran Budaya Padang Ekspres - Ketentuan_Penghitungan_Besaran_THR
Konsultasi

Ketentuan Penghitungan Besaran THR

Penulis : Miko Kamal, SH, LL.M, PhD   

Bapak/ibu pengasuh rubrik hukum yang saya hormati. Saya Mila bekerja di sebuah perusahaan swasta sudah 6 tahun lebih. Pertanyaan saya, berapa besaran THR yang harus saya terima berdasar ketentuan hukum yang berlaku. Bagaimana hukumnya apabila perusahaan tidak memberikan THR kepada karyawan?
Mila, Padang.

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Aturan umum tentang tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Khusus untuk Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Akan tetapi secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (Permenaker 6/2016).

Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) adalah pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan. THR ini wajib dibayar paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Berdasar ketentuan Permenaker 6/2016, karyawan berhak mendapatkan THR dengan penghitungan proporsional dengan ketentan  sebagai berikut. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah dan pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan:

masa kerja x 1 (satu) bulan upah 12 

Dari pernyataan Anda di atas yang telah memiliki masa kerja selama 6 tahun berhak mendapat THR penuh sebesar satu bulan gaji. Upah 1 bulan yang dimaksud itu terdiri atas komponen upah. Yakni upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages); atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. 

Pengusaha yang terlambat membayar THR kepada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar (tujuh hari sebelum hari raya keagamaan). Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja/buruh. Pengusaha yang tidak membayar THR kepada pekerja/buruh juga dikenai sanksi administratif. Berupa teguran tertulis; pembatasan kegiatan usaha; penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan pembekuan kegiatan usaha.

Langkah hukum bagi karyawan yang tidak menerima THR dari perusahaan adalah dengan mediasi hubungan industrial, penyelesaian masalah tersebut diselesaikan secara musyawarah antara karyawan dengan pengusaha yang ditengahi oleh seorang mediator netral. Apabila mediasi tidak tercapai, anda dapat menempuh penyelesaian dengan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. (*)

Kampus

UMKM Butuh Peran Kampus

Penulis : Eka Rianto - Padang Ekspres

Usaha Mikro Kecil Menangah (UMKM) dinilai masih menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Potensi UMK

Cagak Utama

Membaca Matrilineal untuk Perlawanan Perupa

Penulis : Nasrul Azwar - Sekjen Aliansi Komunitas Seni Indonesia (AKSI)

Catatan Pameran Seni Rupa 

Ranah seni rupa Indonesia tergunc

Cerpen

178 April Road

Penulis : Jeni Fitriasha

“Pergilah ke 178 April Road. Di sana kau bisa menemui Eun Hee, gadis kecil yang menyukai pi

Anggun

Ria Miranda: Eksploitasi Tekstil Minang

Penulis : Eka Rianto - Padang Ekspres

Barang tenun (tekstil) Minangkabau ternyata sejak dulu telah dikenal. Salah satu ciri khasnya ada

Cerpen

Keajaiban

Penulis : Cikie Wahab

Suatu hari, kami berjalan dari barat ke timur dengan langkah tergesa jika merasa terancam dan dal

Ricky Harun: Jadi Jurnalis di The Choclate Chance

Penulis : Aktor Ricky Harun bermain dalam film The Chocolate Chance yang disutradarai oleh Jay Sukmo. Pria yan
Cagak Utama

Chairil Anwar dan Obsesi Besar Dua Bupati Limapuluh Kota

Penulis : Nasrul Azwar - Sekjek Aliansi Komunitas Seni Indonesia

Obsesi Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota terhadap penyair Chairil Anwar, tampaknya tak p