CAGAK - Lembaran Budaya Padang Ekspres - Ketentuan_Penghitungan_Besaran_THR
Konsultasi

Ketentuan Penghitungan Besaran THR

Penulis : Miko Kamal, SH, LL.M, PhD   

Bapak/ibu pengasuh rubrik hukum yang saya hormati. Saya Mila bekerja di sebuah perusahaan swasta sudah 6 tahun lebih. Pertanyaan saya, berapa besaran THR yang harus saya terima berdasar ketentuan hukum yang berlaku. Bagaimana hukumnya apabila perusahaan tidak memberikan THR kepada karyawan?
Mila, Padang.

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Aturan umum tentang tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Khusus untuk Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Akan tetapi secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (Permenaker 6/2016).

Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) adalah pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan. THR ini wajib dibayar paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Berdasar ketentuan Permenaker 6/2016, karyawan berhak mendapatkan THR dengan penghitungan proporsional dengan ketentan  sebagai berikut. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah dan pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan:

masa kerja x 1 (satu) bulan upah 12 

Dari pernyataan Anda di atas yang telah memiliki masa kerja selama 6 tahun berhak mendapat THR penuh sebesar satu bulan gaji. Upah 1 bulan yang dimaksud itu terdiri atas komponen upah. Yakni upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages); atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. 

Pengusaha yang terlambat membayar THR kepada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar (tujuh hari sebelum hari raya keagamaan). Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja/buruh. Pengusaha yang tidak membayar THR kepada pekerja/buruh juga dikenai sanksi administratif. Berupa teguran tertulis; pembatasan kegiatan usaha; penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan pembekuan kegiatan usaha.

Langkah hukum bagi karyawan yang tidak menerima THR dari perusahaan adalah dengan mediasi hubungan industrial, penyelesaian masalah tersebut diselesaikan secara musyawarah antara karyawan dengan pengusaha yang ditengahi oleh seorang mediator netral. Apabila mediasi tidak tercapai, anda dapat menempuh penyelesaian dengan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. (*)

Kampus

Ribuan Mahasiswa KKN Dilepas

Penulis : Tim Genta Andalas

Rektor: Jaga Nama Baik Unand

Rektor Unand melepas sebanyak 4613 mahasisw

Remaja

Pujangga yang Merayu Bidadari

Penulis : Riki Fernando

Akulah sang pujangga yang selalu mengembara mencari cinta dan kini tersesat di Negeri Bida

Cerpen

Ibu Tidur di Beranda

Penulis : Kiki Sulistyo

Sejak anak laki-lakinya pergi mencari kerja ke Malaysia, ibu tidak pernah lagi tidur di kamar. Se

Konsultasi

Kelainan Flek dan Tes Hamil Positif

Penulis : Dr. Dovy Djanas, Sp.OG (K-FM)

Selamat sore Dokter Dovy. Pada 3 Februari lalu saya sudah telat haid 17 hari dan tes hamilnya

Anggun

Edgy dengan Sentuhan Tenun Silungkang

Penulis : Eka Rianto - Padang Ekspres

Dibidang kerajinan tekstil, Sumbar tak kalah dengan daerah lain. Bahkan, hingga sekarang kerajina

Atur Waktu Bermain Anak

Penulis : Namanya anak-anak, salah satu kesuan mereka adalah bermain. Tak jarang, ketika bermian bisa lupa wak
Cagak Utama

Membaca Matrilineal untuk Perlawanan Perupa

Penulis : Nasrul Azwar - Sekjen Aliansi Komunitas Seni Indonesia (AKSI)

Catatan Pameran Seni Rupa 

Ranah seni rupa Indonesia tergunc